Berdasarkan keterangan warga yang hadir, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut disebut tidak mencapai 100 orang. Dalam kegiatan itu, peserta hanya menerima roti dan uang transport sebesar Rp50 ribu per orang.

Temuan tersebut memicu pertanyaan dari berbagai pihak terkait penggunaan anggaran reses yang selama ini diketahui mencapai sekitar Rp22 juta untuk setiap titik kegiatan. Jika peserta yang hadir kurang dari 100 orang dan hanya menerima konsumsi sederhana serta uang transport Rp50 ribu, maka muncul pertanyaan mengenai ke mana sisa anggaran tersebut dialokasikan.

Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menilai dugaan tersebut harus diusut secara transparan oleh aparat penegak hukum. Organisasi tersebut berencana melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran reses tersebut kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Sekjen AMI, Abdul Aziz, S.H., menegaskan bahwa dana reses merupakan uang rakyat yang bersumber dari APBD dan penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami meminta Kejaksaan turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran reses tersebut. Jika benar anggaran per titik mencapai sekitar Rp22 juta, sementara peserta yang hadir tidak sampai 100 orang dan hanya menerima roti serta uang transport Rp50 ribu, maka publik berhak mengetahui ke mana penggunaan anggaran selebihnya," tegas Abdul Aziz, Jum'at (5/6/2026).

Menurutnya, kegiatan reses bukan sekadar formalitas, melainkan sarana anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat dengan menggunakan anggaran negara yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Jangan sampai kegiatan yang seharusnya menjadi wadah mendengar aspirasi rakyat justru menimbulkan dugaan penyalahgunaan anggaran. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka," lanjutnya.

AMI menyatakan akan menyerahkan data dan keterangan yang diperoleh dari warga kepada aparat penegak hukum agar dilakukan pendalaman. Organisasi tersebut juga meminta Inspektorat serta Badan Kehormatan DPRD Kota Surabaya untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reses para anggota dewan.

Hingga berita ini ditulis, pihak Buchori Imron belum memberikan keterangan maupun tanggapan terkait dugaan tersebut. Awak media masih berupaya menghubungi yang bersangkutan untuk memperoleh konfirmasi dan hak jawab sesuai ketentuan jurnalistik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 peserta. Namun sejumlah warga mengaku hanya menerima nasi kotak dan gula pasir 1 kilogram setelah mengikuti kegiatan serap aspirasi tersebut.

Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait penggunaan anggaran reses yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. 

Pasalnya, reses merupakan agenda resmi anggota DPRD yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Dalam pelaksanaannya, anggaran reses umumnya digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan kegiatan, mulai dari konsumsi peserta, perlengkapan acara, dokumentasi, administrasi, hingga kebutuhan operasional lainnya. Karena menggunakan uang negara, setiap penggunaan anggaran wajib dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sejumlah warga berharap adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Mereka menilai transparansi penting untuk memastikan seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, meminta adanya keterbukaan terkait penggunaan anggaran reses serta pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya.

"Dana reses adalah uang rakyat yang bersumber dari APBD. Karena itu penggunaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika muncul pertanyaan dari masyarakat, maka perlu ada penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemotongan atau penyimpangan anggaran," tegas Baihaki Akbar, SE., SH.

Menurutnya, kegiatan reses seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang nantinya diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPRD. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan kepada publik.

AMI juga meminta Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan reses agar seluruh anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Juliana Evawati belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut.

Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.

Ketua umum AMI Baihaki Akbar, SE,SH mempertanyakan sistem pengawasan dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya setelah para jamaah diketahui dapat berangkat dari Indonesia, namun justru tertahan saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, sebanyak 12 jamaah harus tertahan selama kurang lebih 20 jam di Bandara Jeddah setelah otoritas Arab Saudi menemukan adanya permasalahan pada visa yang digunakan. 

Akibat kejadian tersebut, para jamaah dikabarkan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga mencapai Rp600 juta untuk pengurusan visa baru agar dapat melanjutkan perjalanan ibadah mereka.

Peristiwa ini memunculkan pertanyaan besar mengenai proses pemeriksaan dokumen sebelum keberangkatan dari Indonesia. Pasalnya, Imigrasi merupakan pintu gerbang terakhir negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen perjalanan setiap orang yang akan keluar wilayah Indonesia.

Menanggapi hal tersebut Baihaki Akbar meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses keberangkatan internasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

"Kami sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa 12 jamaah yang harus tertahan di Bandara Jeddah akibat dugaan penggunaan visa palsu. Peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan satu pihak semata. Kami meminta seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam proses keberangkatan internasional untuk melakukan evaluasi menyeluruh," tegas Baihaki saat beraudensi dengan Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto.

Menurutnya, Imigrasi memiliki peran penting sebagai gerbang akhir negara sebelum seseorang meninggalkan wilayah Indonesia. Karena itu, AMI menilai perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang selama ini diterapkan.

"Imigrasi merupakan pintu terakhir negara, ketika seseorang akan keluar dari wilayah Indonesia, tentu ada mekanisme pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilakukan. Karena itu, kami meminta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya untuk turut melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap prosedur yang telah berjalan, tujuannya bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan kejadian serupa tidak kembali menimpa masyarakat," ujarnya.

AMI menilai fakta bahwa para jamaah dapat melewati pemeriksaan keberangkatan di Indonesia namun kemudian tertahan di Arab Saudi menunjukkan adanya celah yang perlu segera dibenahi. Terlebih, para jamaah harus menanggung kerugian materiil yang tidak sedikit serta tekanan psikologis akibat tertahannya mereka di negara asing.

"Fakta bahwa para jamaah dapat berangkat dari Indonesia namun kemudian tertahan di Arab Saudi karena dokumen yang dipersoalkan otoritas setempat menunjukkan adanya celah yang harus segera diperbaiki. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban akibat lemahnya koordinasi dan pengawasan administrasi perjalanan internasional," lanjutnya.

Selain meminta evaluasi terhadap sistem pengawasan keberangkatan internasional, AMI juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara perjalanan apabila nantinya ditemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

"Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penipuan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara apabila terbukti terdapat unsur pidana. Siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban hukum karena kerugian yang dialami jamaah tidak hanya materiil, tetapi juga psikologis dan moral," tegasnya.

Di sisi lain, AMI mengapresiasi langkah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, yang menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pihak kedutaan guna mencari formulasi terbaik agar kejadian serupa tidak terulang.

Meski demikian, AMI berharap langkah tersebut tidak berhenti pada koordinasi semata, melainkan menghasilkan perbaikan sistem yang nyata demi memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri, khususnya untuk keperluan ibadah.

"Ke depan, AMI mendorong adanya penguatan sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, maskapai, kedutaan, dan otoritas negara tujuan agar setiap dokumen perjalanan dapat diverifikasi secara maksimal sebelum jamaah diberangkatkan. Jangan sampai ada lagi warga yang terlantar di negara asing akibat persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal," pungkas Baihaki Akbar.

Kasus ini sendiri masih menjadi perhatian berbagai pihak. Masyarakat kini menantikan hasil koordinasi antara Imigrasi, kedutaan, serta instansi terkait guna mengungkap secara terang bagaimana dokumen yang diduga bermasalah tersebut dapat digunakan hingga para jamaah mengalami kesulitan saat tiba di negara tujuan.

Pelaku berinisial AA (24) alamat domisili Sleman- DIY, berhasil ditangkap petugas di Terminal Kertonegoro, Kabupaten Ngawi, pada Sabtu (30/5/2026), setelah sebelumnya diduga menggelapkan sepeda motor milik korban, Honda Vario 150 Nopol AE-5619-JB, dengan modus meminjam kendaraan untuk menemui pacarnya.

Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widyatama, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi, S.I.K., M.H. menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan penggelapan sepeda motor yang terjadi pada Senin, 4 Mei 2026, di halaman rumah kawasan Jalan Letjen Sutoyo, Desa Jururejo, Kecamatan/Kabupaten Ngawi.

“Pelaku memanfaatkan kepercayaan korban dengan alasan meminjam sepeda motor untuk menemui pacarnya di wilayah Desa Beran. Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku tidak kembali dan justru mematikan nomor teleponnya,” jelas AKP Aris Gunadi, saat dikonfirmasi media pada Selasa (2/6/2026)

Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Satreskrim Polres Ngawi melakukan serangkaian penyelidikan intensif. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa pelaku berencana melarikan diri ke Bali dengan menumpang Bus Wisata Komodo.

Berbekal informasi tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan pihak admin bus terkait kendaraan yang ditumpangi pelaku. Sekitar pukul 16.30 WIB, saat bus berhenti di Terminal Kertonegoro, petugas langsung berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace Facebook di wilayah Salatiga, Jawa Tengah, dengan harga Rp. 4,3 juta.

Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, menurut pengakuan pelaku, telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.

Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian material sebesar Rp. 20 juta.

Saat ini pelaku telah diamankan di Satreskrim Polres Ngawi guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan penelusuran untuk menemukan barang bukti sepeda motor yang telah dijual pelaku.

“Keberhasilan ini merupakan komitmen Polres Ngawi dalam menindak tegas setiap tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” tegas AKP Aris Gunadi.

Pelaku dijerat dengan pasal terkait tindak pidana perbuatan curang dan/atau penggelapan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yakni pasal 492 sub 486 KUHP.

Kapolres Gresik AKBP Ramadhan Nasution menegaskan bahwa pengembalian kendaraan ini dilakukan agar para korban bisa segera kembali beraktivitas normal tanpa terganggu urusan transportasi.

“Motor ini kami kembalikan agar bisa kembali dipakai korban untuk aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bentuk pelayanan serta komitmen Polres Gresik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat,” tegas AKBP Ramadhan.

Kendaraan yang dikembalikan tersebut merupakan barang bukti dari sejumlah kasus kriminalitas yang sempat menjadi sorotan publik di wilayah hukum Polres Gresik, di antaranya

Pencurian motor di Sidokumpul. Sepeda motor Suzuki Shogun (W 2593 MU) milik Mukhamad Khamim dilaporkan raib saat diparkir di depan rumah di Jalan Panglima Sudirman, Kecamatan Gresik, pada Selasa (26/5/2026) siang. Motor yang terakhir dipakai oleh istri pelapor, Hanif (43), digondol oleh dua orang pria menggunakan kunci palsu, sebagaimana terekam oleh CCTV warga sekitar.

Kasus kekerasan menimpa Andy Sebastian Zaini (28), seorang driver ojek online asal Surabaya pada Rabu (20/5/2026). Korban dipukul menggunakan pipa besi oleh penumpangnya sendiri di kawasan Dusun Hendrosalam, Desa Hendrosari, Menganti. Motor Honda Scoopy hitam (L 6838 CAF) milik korban sempat dibawa kabur. Namun, kurang dari 24 jam, Unit Reskrim Polsek Menganti berhasil membekuk pelaku bernama Rohan (33) di daerah Semampir, Surabaya.

Kasus lain terjadi di Jalan Akim Kayat, Karangturi, menimpa Muhammad Ilyas (30). Akibat kunci motor yang tertinggal di kendaraan, pelaku bernama Heri Setiawan (28) langsung memanfaatkan kesempatan untuk menggasak Honda Scoopy tersebut. Beruntung, berkat aksi pengejaran oleh korban yang dibantu warga dan kesigapan Polsek Gresik Kota, pelaku berhasil diringkus di sekitar lampu merah Nippon Paint.

Penyerahan kendaraan ini disambut haru dan penuh rasa syukur oleh para korban. Mereka mengapresiasi respons kilat kepolisian yang tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga merawat barang bukti hingga kembali ke tangan yang berhak.

“Terima kasih banyak Polres Gresik yang sudah dengan cepat menangkap pelakunya dan mengembalikan motor kami tanpa dipungut biaya. Pesan saya kepada masyarakat, untuk selalu hati-hati dan jaga kendaraan bermotor Anda, jangan sampai jadi korban,” ungkap salah satu korban dengan lega.

Menutup kegiatan tersebut, AKBP Ramadhan Nasution kembali mengingatkan masyarakat Gresik untuk selalu waspada. Ia mengimbau warga agar menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraan dan memastikan tidak ada kunci kontak yang tertinggal pada motor.

Bagi masyarakat yang menghadapi situasi darurat atau ingin memberikan laporan cepat, silakan hubungi Call Center 110 (Bebas Pulsa - 24 Jam) atau melalui hotline WhatsApp pengaduan Polres Gresik di nomor 0811-8800-2006.

 Semangat persatuan, penguatan organisasi, dan pengabdian kepada umat mewarnai pelaksanaan Konferensi Cabang (Konfercab) XXIV PCNU Bondowoso yang digelar di Pondok Pesantren Nurul Ulum, Desa Cindogo, Kecamatan Tapen, Minggu (31/5/2026).

Kegiatan yang menjadi forum permusyawaratan tertinggi tingkat cabang Nahdlatul Ulama tersebut dihadiri langsung Kapolres Bondowoso AKBP Dr Aryo Dwi Wibowo, S.H., S.I.K., M.M., bersama jajaran pejabat utama Polres Bondowoso sebagai bentuk dukungan terhadap peran strategis organisasi keagamaan dalam menjaga persatuan dan membangun daerah.

Konfercab XXIV PCNU Bondowoso mengusung tema “Menguatkan Jami'iyah, Merawat Jama'ah untuk Bondowoso Maslahat”. Forum ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program kerja, merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan, sekaligus memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan estafet pengabdian kepada masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Khatib PWNU Jawa Timur Dr. KH. Ahsanul Haq, M.Pd.I., Sekretaris Syuriah PWNU Jawa Timur Ir. H. M. Faqih, MSA., Ph.D., Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag., Wakil Bupati KH. As'ad Yahya Syafei, S.E., Ketua DPRD Bondowoso H. Ahmad Dhafir, jajaran Forkopimda, para ulama, tokoh agama, serta perwakilan warga Nahdliyin dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso.

Ketua Tanfidziyah PCNU Bondowoso KH. Abdul Qadir Syam dalam sambutannya menegaskan bahwa perjuangan Nahdlatul Ulama dilandasi semangat pengabdian, keikhlasan, dan gotong royong demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.

Sementara itu, Ketua Rois Syuriyah PCNU Bondowoso Drs. KH. Muhammad Junaidi Mu'thi mengajak seluruh peserta konferensi untuk mengedepankan musyawarah dan menjaga ukhuwah demi memperkuat soliditas organisasi.

Perwakilan PWNU Jawa Timur Dr. KH. Ahsanul Haq menyampaikan bahwa Konfercab memiliki nilai strategis dalam menentukan arah organisasi ke depan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan konferensi yang sesuai aturan, transparan, dan demokratis dengan mengutamakan kepentingan jam'iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Bupati Bondowoso H. Abdul Hamid Wahid yang secara resmi membuka Konfercab menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis, memperkuat nilai keagamaan, serta mendorong kemajuan daerah.

Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan memiliki visi yang mampu menjawab tantangan zaman demi kemajuan Bondowoso.

Kapolres Bondowoso AKBP Dr Aryo Dwi Wibowo mengatakan kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap seluruh elemen masyarakat yang berperan menjaga persatuan dan memperkuat kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Bondowoso.

"Kami mengapresiasi pelaksanaan Konfercab XXIV PCNU Bondowoso yang berlangsung dengan penuh kebersamaan dan semangat musyawarah. Polres Bondowoso siap terus bersinergi dengan para ulama, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kerukunan, memperkuat persatuan, serta menciptakan situasi yang sejuk dan harmonis untuk mendukung pembangunan daerah," ujar AKBP Dr Aryo Dwi Wibowo kepada awak media Masbhabinnews.

Selama rangkaian kegiatan berlangsung, personel Polres Bondowoso melakukan pemantauan dan pengamanan guna memastikan seluruh agenda berjalan lancar. Hasil pemantauan menunjukkan kegiatan berlangsung tertib, penuh kekeluargaan, dan tanpa adanya gangguan yang berpotensi menghambat jalannya acara.

Kehadiran Polres Bondowoso dalam Konfercab XXIV PCNU ini menjadi bukti nyata komitmen Polri untuk terus membangun kolaborasi dengan organisasi keagamaan sebagai mitra strategis dalam memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan sosial, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin maju serta berkeadaban.

Dengan semangat kebersamaan yang terbangun dalam Konfercab XXIV PCNU Bondowoso, diharapkan lahir gagasan dan kepemimpinan baru yang mampu membawa organisasi semakin berkontribusi bagi umat, bangsa, dan kemajuan Kabupaten Bondowoso di masa mendatang ( Ajeng)

Ironisnya, menurut pengakuan korban dan sejumlah warga, peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi ketika anggota kepolisian masih berada di sekitar lokasi usai mengantar korban pulang dari Mapolsek Sukodono.

Peristiwa bermula saat sekitar delapan orang yang diduga debt collector mendatangi garasi milik Robby di Desa Pekarungan pada malam hari. Kedatangan mereka memicu keributan dan mengundang perhatian warga sekitar.

Sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi dan mempertanyakan maksud kedatangan rombongan tersebut.

Situasi yang semakin memanas membuat Robby menghubungi Polsek Sukodono untuk meminta bantuan.

Petugas kepolisian kemudian datang dan membawa pihak-pihak yang berselisih ke Mapolsek Sukodono guna dilakukan mediasi.

Menurut keterangan korban, proses mediasi berakhir damai. Namun ketenangan itu disebut hanya berlangsung sesaat.

Korban mengaku, setelah diantar pulang oleh anggota kepolisian dan tiba di depan rumahnya, sekelompok massa dalam jumlah besar tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan.

"Kurang lebih ada sekitar 50 orang," ujar salah seorang warga yang mengetahui kejadian tersebut.

Akibat dugaan pengeroyokan itu, Robby mengalami luka lebam di sekujur tubuh dan tetangganya yang bernama Heru mengalami luka pada bagian telinga hingga pecah dan mengeluarkan darah. Korban juga mengalami sejumlah luka lain akibat serangan yang disebut berlangsung di depan rumahnya.

Peristiwa ini memicu pertanyaan warga. Pasalnya, menurut keterangan korban, insiden tersebut terjadi tidak lama setelah proses mediasi resmi selesai dan saat aparat kepolisian masih berada di sekitar lokasi.

Warga mempertanyakan mengapa dugaan pengeroyokan yang melibatkan puluhan orang masih dapat terjadi setelah adanya upaya mediasi dan pengawalan dari aparat.

Tidak hanya itu, kekecewaan keluarga korban disebut semakin bertambah ketika mereka berupaya menempuh jalur hukum.

Usai kejadian, korban bersama keluarga dan warga mendatangi Polres Sidoarjo untuk melaporkan dugaan pengeroyokan tersebut. Namun menurut pengakuan korban, laporan yang hendak disampaikan tidak diproses sebagaimana yang mereka harapkan.

Merasa tidak memperoleh kepastian hukum, keluarga korban bersama warga akhirnya memilih melaporkan perkara tersebut ke Polda Jawa Timur.

Langkah itu dilakukan dengan harapan adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pengeroyokan yang menyebabkan korban mengalami luka serius, sekaligus untuk memperoleh kepastian hukum atas laporan yang mereka ajukan.

Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut dugaan tindak kekerasan yang terjadi setelah proses mediasi kepolisian serta keluhan korban terkait pelayanan pelaporan yang diterimanya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polsek Sukodono maupun Polres Sidoarjo belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi kejadian, dugaan pengeroyokan yang dilaporkan korban, maupun pengakuan korban mengenai penanganan laporannya.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Polsek Sukodono, Polres Sidoarjo, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.

*Tambelangan, Sampang** – Sekretaris Aliansi Madura Indonesia, **Abdul Aziz,.S.H **, mengkritik kinerja PJ Kepala Desa Sumber yang dinilainya kurang responsif terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat.

Kritik tersebut mengemuka setelah warga di sejumlah wilayah Desa Sumber melakukan perbaikan jalan secara swadaya akibat kondisi jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan yang memadai. Menurut Abdul Aziz, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.

"Ketika masyarakat harus mengeluarkan biaya dan tenaga sendiri untuk memperbaiki jalan yang menjadi akses utama warga, maka hal ini patut menjadi perhatian serius pemerintah desa. Infrastruktur dasar merupakan kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas," ujarnya.

Selain menyoroti persoalan infrastruktur, Abdul Aziz juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui program pembangunan yang direncanakan serta realisasi penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kontrol sosial demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut, Abdul Aziz menyatakan akan mengirimkan surat resmi kepada **Inspektorat Kabupaten Sampang** dan **Kejaksaan Negeri Sampang** untuk meminta dilakukan audit dan pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa serta program pembangunan di Desa Sumber.

"Kami akan menyampaikan surat resmi kepada Inspektorat dan Kejaksaan agar melakukan audit sesuai kewenangan masing-masing. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Abdul Aziz.

Ia menegaskan bahwa permintaan audit tersebut bukan merupakan tuduhan adanya pelanggaran hukum, melainkan upaya untuk memperoleh kejelasan dan memastikan penggunaan anggaran desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

"Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, biarlah lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya secara objektif. Yang kami dorong adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik," tegasnya.

Abdul Aziz.,S.H.berharap langkah tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah Desa Sumber agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

S, pemilik mobil BMW yang terlibat dalam persoalan tersebut, mengaku tidak mengetahui bahwa lokasi tempat dirinya berhenti merupakan area yang dilarang untuk parkir. Saat itu, ia melihat sebuah kendaraan baru saja keluar dari lokasi tersebut sehingga mengira area itu memang diperbolehkan untuk digunakan sementara.

"Saya masuk karena lihat ada mobil keluar dari situ. Saya pikir memang boleh dipakai parkir," ujar S.

Namun yang membuat dirinya kecewa, bukan sekadar teguran soal parkir, melainkan tindakan yang dinilai berlebihan terhadap kendaraannya. S mengaku mobil BMW miliknya dipasangi cone hingga dua kali dan bahkan mengalami goresan.

Menurutnya, apabila memang lokasi tersebut tidak diperbolehkan untuk parkir, seharusnya pihak pengelola cukup meminta dirinya memindahkan kendaraan secara baik-baik melalui petugas keamanan.

"Kalau memang salah parkir, kenapa tidak dipanggil security untuk meminta pindah, Bukan malah kendaraan digores dan diperlakukan seperti itu," tegasnya.

Terkait tuduhan pemukulan terhadap G selaku pemilik rumah, S dengan tegas membantah. Ia menjelaskan bahwa keributan awal justru terjadi antara tamunya yang merupakan warga negara asing dengan G setelah adanya ucapan kasar yang memancing emosi.

Menurut S, dirinya justru berusaha melerai pertikaian tersebut agar tidak semakin memanas.

"Saya malah angkat tangan sebagai tanda supaya berhenti semua. Saya tidak melakukan pemukulan," ungkapnya.

Di tengah situasi ricuh tersebut, istri G berinisial F mengalami luka pada bagian pelipis hingga berdarah. Namun menurut versi pihak S, serta bukti video yang membuktikan luka itu terjadi akibat proses penarikan oleh security saat berusaha membubarkan keributan.

Bahkan, meskipun S tidak ikut berkelahi, namun disini ia menunjukkan itikad baik dengan bersedia menjadi mediator yakni memberikan kompensasi sebesar Rp30 juta uang dari temannya untuk membantu biaya pengobatan F.

Kesepakatan itu awalnya disebut telah diterima oleh G, F dan ayah dari G. Namun situasi berubah setelah ibu dari G yang baru keluar dari rumah  ikut campur dalam proses negosiasi dan meminta nilai ganti rugi jauh lebih besar.

"Awalnya sudah sepakat Rp30 juta untuk biaya pengobatan. Tapi kemudian berubah menjadi permintaan Rp200 juta," ujar S.

Merasa mulai diarahkan seolah menjadi pihak yang sepenuhnya bersalah, S akhirnya memilih mengambil langkah hukum. Terlebih, dirinya juga mengalami kerugian akibat mobil BMW miliknya diduga digores cone dan bagian belakang kendaraan mengalami penyok akibat benturan saat keributan berlangsung.

Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya untuk mendapatkan kepastian hukum.

Di sisi lain, ibu dari G mengakui bahwa dirinya sebelumnya tidak mengetahui adanya kesepakatan damai antara anaknya, menantu dan suaminya dengan pihak S. Ia kemudian meminta pertanggungjawaban lebih besar karena menilai pihak S tetap melakukan kesalahan dengan parkir di lokasi yang tidak semestinya.

Namun publik kini mulai mempertanyakan apakah persoalan tersebut murni soal parkir dan keributan biasa, atau justru berkembang menjadi upaya menekan salah satu pihak dengan tuntutan fantastis hingga ratusan juta rupiah.

Sorotan juga mengarah pada profesionalitas pengamanan kawasan Park Shanghai, khususnya terkait tindakan security yang dinilai gagal meredam situasi dan justru memperkeruh konflik hingga menimbulkan korban luka dan kerusakan kendaraan.