Lansia dan Penyandang Disabilitas dapat Bantuan Sosial Rp2,4 Juta, Begini Aturannya
- Penulis : kejamrealita.net
- | Rabu, 13 Jan 2021 14:20 WIB
pakrw.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Tahun ini, berbagai macam Bantuan Langsung Tunai (BLT) siap disalurkan.
Dikutip dari artikel economy.okezone.com dengan judul "BLT Lansia Rp2,4 Juta, Begini Kriteria Penerimanya". Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (JSK) Rachmat Koesnadi mengatakan, Kementerian Sosial telah menyiapkan anggaran bantuan tunai yang masuk dalam program PKH termasuk bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Baca Juga: Siswa Sekolah Dapat Bantuan Tunai Rp3,4 Juta, Ini Rinciannya
"Mereka juga dapat sesuai dalam data Kemensos untuk program PKH. Tapi yang boleh dapat itu hanya satu orang saja dalam satu keluarga untuk yang lanjut usia dan disabilitas berat," kata Rachmat, di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ia merinci, BLT untuk lansia dan BLT penyandang disabilitas mendapat Rp. 600 ribu per tiga bulan. Jika ditotal selama setahun akan mencapai Rp 2.400.000.
"Itu masing-masing dapatnya Rp600 ribu dan disalurkan lewat bank himbara," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah juga telah menyatakan akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM yang memiliki kartu sembako akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 200 ribu.
Selain itu, PKH membuka akses keluarga miskin khususnya ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dan fasilitas pelayanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka.
Rachmat Koesnadi mengatakan, kondisi geografis mengakibatkan distribusi bansos tidak merata. Sehingga butuh waktu untuk bisa diterima oleh semua warga di seluruh negeri.
"Ini sisanya sudah sedang proses pencairan. Karena masalah geografis dan kesehatan serta pencegahan Covid-19," kata Rachmat saat dihubungi di Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Ia mengatakan, PKH Bansos telah didistribusikan secara transparan dan terbuka. Pasalnya, jika prinsip tersebut tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan akuntabilitas yang tidak memadai.
Editor : Admin
