ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DAN DARMAN SRI GANDI DESAK KAPOLRI TINDAK TEGAS DUGAAN INTIMIDASI DAN PENYEROBOTAN SAWAH DI BL
- Penulis : Redaksi
- | Sabtu, 07 Nov 2026 12:36 WIB
SUBANG, 7 November 2026 — Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., bersama Advokat Darman Sri Gandi, S.H., M.H., dan tim kuasa hukum mendesak Kapolri memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyerobotan lahan persawahan, pengancaman, serta intimidasi yang kembali dilaporkan terjadi di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Tim kuasa hukum meminta kepolisian segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan situasi, melindungi masyarakat yang terdampak, serta mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Menurut keterangan tim kuasa hukum, pada Sabtu pagi, 7 November 2026, dua orang berinisial S dan D, yang disebut mengaku sebagai bagian dari Laskar Merah Putih (LMP) Subang, diduga kembali melakukan penggarapan sawah di Dusun Karangmulya, yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga.
Tim kuasa hukum menyebut tindakan tersebut terjadi setelah sebelumnya Kapolsek Blanakan menyampaikan larangan untuk melakukan aktivitas penggarapan di lokasi yang sedang dipersoalkan. RIKHA: JANGAN BIARKAN MASYARAKAT HIDUP DALAM KETAKUTAN BerandaInvestasiADVOKAT RIKHA PERMATASARI DAN DARMAN SRI GANDI DESAK KAPOLRI TINDAK TEGAS DUGAAN INTIMIDASI DAN PENYEROBOTAN SAWAH DI BLANAKAN SUBANG
ADVOKAT RIKHA PERMATASARI DAN DARMAN SRI GANDI DESAK KAPOLRI TINDAK TEGAS DUGAAN INTIMIDASI DAN PENYEROBOTAN SAWAH DI BLANAKAN SUBANG
OPOSISINEW16.31
OPOSISINEW
BERANI MENGUNGKAP FAKTA
INDOUPDATETERKINI
AKURAT • BERIMBANG • INDEPENDEN
SUBANG, 7 NOVEMBER 2026
LINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK! KUASA HUKUM MINTA POLISI USUT DUGAAN KETERLIBATAN OKNUM BERINISIAL S DAN D YANG MENGAKU DARI LASKAR MERAH PUTIH
SUBANG, 7 November 2026 — Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., bersama Advokat Darman Sri Gandi, S.H., M.H., dan tim kuasa hukum mendesak Kapolri memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyerobotan lahan persawahan, pengancaman, serta intimidasi yang kembali dilaporkan terjadi di Desa Blanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Tim kuasa hukum meminta kepolisian segera mengambil langkah konkret untuk mengamankan situasi, melindungi masyarakat yang terdampak, serta mengusut secara menyeluruh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian peristiwa tersebut.
Menurut keterangan tim kuasa hukum, pada Sabtu pagi, 7 November 2026, dua orang berinisial S dan D, yang disebut mengaku sebagai bagian dari Laskar Merah Putih (LMP) Subang, diduga kembali melakukan penggarapan sawah di Dusun Karangmulya, yang lokasinya tidak jauh dari permukiman warga.
Tim kuasa hukum menyebut tindakan tersebut terjadi setelah sebelumnya Kapolsek Blanakan menyampaikan larangan untuk melakukan aktivitas penggarapan di lokasi yang sedang dipersoalkan.
RIKHA: JANGAN BIARKAN MASYARAKAT HIDUP DALAM KETAKUTAN
Advokat Rikha Permatasari menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum tanpa harus terus-menerus hidup dalam rasa takut.
"Sudah berapa kali warga harus melapor agar bisa merasa aman? Kami meminta polisi segera memeriksa siapa yang kembali menggarap sawah, siapa yang diduga melakukan intimidasi, dan apakah ada pihak yang memberi perintah atau mengoordinasikan tindakan di lapangan."
— Rikha Permatasari
Apabila bukti permulaan dan syarat hukum terpenuhi, tim kuasa hukum meminta aparat mengambil tindakan tegas, termasuk penangkapan terhadap pihak yang patut diduga terlibat sesuai ketentuan hukum.
KORBAN MENGAKU KEHILANGAN PENGHASILAN, TERPAKSA BERUTANG UNTUK KEBUTUHAN KELUARGA
Tim kuasa hukum menyampaikan bahwa lahan persawahan yang dipersoalkan merupakan tanah yang menurut klaim para korban telah memiliki sertipikat.
Akibat konflik yang terjadi, para korban mengaku tidak leluasa menggarap sawah yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung terhadap perekonomian rumah tangga.
Bahkan, menurut keterangan para korban kepada tim kuasa hukum, mereka terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan anak dan cucu.
"Bagi keluarga ini, sawah adalah sumber nafkah. Ketika mereka takut turun ke sawah dan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan makan, perlindungan tidak bisa menunggu sampai seluruh persoalan sengketa selesai."
— Rikha Permatasari
KAPOLSEK KIRIM ANGGOTA CEK LOKASI, KAPOLRES SUBANG AKAN MENDENGAR KETERANGAN PARA PIHAK
Advokat Rikha Permatasari menyampaikan apresiasi kepada Kapolsek Blanakan dan Kapolres Subang atas respons terhadap laporan terbaru.
Dalam komunikasi dengan tim kuasa hukum, Kapolsek Blanakan menyampaikan bahwa anggotanya telah diberangkatkan untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang dilaporkan.
Sementara itu, Kapolres Subang menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta dan mendengarkan keterangan para pihak terkait pada Senin, 9 November 2026.
Rikha berharap respons kepolisian tersebut tidak berhenti pada pengecekan lokasi dan permintaan keterangan, tetapi dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi, pengamanan bukti, serta langkah pencegahan agar dugaan intimidasi dan keributan serupa tidak kembali terjadi.
"Kami berterima kasih kepada Kapolsek Blanakan yang segera mengirim anggota untuk mengecek lokasi dan kepada Kapolres Subang yang akan mendengar keterangan para pihak. Namun, kami berharap langkah ini benar-benar ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan."
— Rikha Permatasari
INGATKAN POLISI TENTANG KEWAJIBAN PERLINDUNGAN HUKUM
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa desakan tersebut memiliki landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman.
Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM, BUKAN NEGARA PREMAN!
"Indonesia adalah negara hukum. Warga Blanakan harus bisa memperjuangkan haknya melalui jalur hukum tanpa dihantui rasa takut."
"Kami meminta Kapolri memberikan perhatian, jajaran kepolisian mengusut perkara ini sampai terang, dan setiap pihak yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan," tutup Rikha Permatasari.
Editor : Redaksi
