Lamongan - Dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi mencuat di wilayah Sidayu Lawas, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Informasi mengenai dugaan aktivitas penimbunan tersebut menjadi perhatian masyarakat dan dinilai perlu segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum (APH).
Baca juga: Polsek Kenjeran Amankan Dua Pencuri HP Modus Tagih Utang di Kos Kalilom
Solar bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor-sektor yang memenuhi ketentuan pemerintah. Karena itu, apabila benar terdapat praktik penimbunan, pengumpulan secara tidak semestinya, atau penyalahgunaan distribusi, persoalan tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata.
Dugaan Aktivitas Penimbunan Perlu Diusut
Munculnya informasi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat. Bagaimana solar bersubsidi tersebut diperoleh, untuk kepentingan apa dikumpulkan, serta apakah terdapat pola distribusi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya hanya dapat dijawab melalui pemeriksaan dan penyelidikan aparat berwenang.
Masyarakat meminta APH, termasuk kepolisian dan instansi terkait, segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan penimbunan solar bersubsidi tersebut.
Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat berharap tidak ada toleransi dan penindakan dilakukan secara tegas sesuai hukum yang berlaku.
Jangan Sampai Subsidi Negara Salah Sasaran
Baca juga: Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polresta Sidoarjo Gelar Donor Darah
Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi bukan hanya persoalan distribusi BBM. Jika terbukti, praktik semacam ini berpotensi membuat masyarakat yang memang berhak justru kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di tingkat SPBU. Rantai distribusi setelah BBM keluar dari SPBU juga perlu menjadi perhatian apabila terdapat indikasi adanya pembelian dalam jumlah tidak wajar, pengumpulan, penyimpanan, maupun penyaluran kembali yang tidak sesuai ketentuan.
Masyarakat Brondong berharap APH tidak menunggu persoalan ini menjadi lebih besar.
Pemeriksaan secara menyeluruh dinilai penting untuk mengungkap apakah dugaan tersebut hanya sebatas informasi masyarakat atau memang terdapat aktivitas yang melanggar ketentuan.
APH Diminta Jangan Tebang Pilih
Masyarakat juga meminta aparat penegak hukum bertindak profesional dan tidak tebang pilih apabila ditemukan adanya pelanggaran. Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Baca juga: Dipecat dari Brimob, Bripda Masias Penganiaya Bocah Nyatakan Belum Terima
Publik membutuhkan kepastian bahwa BBM bersubsidi yang menggunakan anggaran negara benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak, bukan justru diduga dikumpulkan atau ditimbun untuk kepentingan tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai dugaan penimbunan solar bersubsidi di Sidayu Lawas tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pendalaman dari pihak berwenang. Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan dugaan yang berkembang di masyarakat, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, termasuk pemilik atau pengelola lokasi yang disebut dalam informasi tersebut, SPBU apabila berkaitan dengan distribusi, serta aparat dan instansi berwenang.
Editor : Redaksi